Polres Jember Gerak Cepat Telusuri Dugaan Korupsi Pasar Balungkulon

Nusa Update - 29/05/2021
Polres Jember Gerak Cepat Telusuri Dugaan Korupsi Pasar Balungkulon
Polres Jember Gerak Cepat Telusuri Dugaan Korupsi Pasar Balungkulon - (Nusa Update)
Penulis
|
Editor

Jember, Nusa Update – Kepolisian Resort (Polres) Jember, Jawa Timur, bergerak cepat menelusuri dugaan korupsi pembangunan pasar Balungkulon.

Kapolres Jember, AKBP Arif Rachman Arifin, secara tegas memerintahkan Satreskrim agar segera melakukan penyelidikan. Menurutnya, perkara tindak pidana korupsi menjadi prioritas penanganan Polres Jember.

“Kami akan merespon setiap laporan dugaan korupsi yang masuk dan itu akan segera ditangani. Ini sejalan dengan tekad kami untuk mempertahankan status Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani,” kata AKBP Arif.

Baca Juga :  Tiga Tersangka Sindikat Curat Asal Probolinggo Diringkus Polisi

Ia menerangkan, korupsi saat ini sudah menjadi suatu penyakit yang akut dan meresahkan rakyat.

“Tindakan koruptif itu menyengsarakan rakyat jadi harus segera diberantas,” tegasnya.

Menindaklanjuti perintah Kapolres tersebut, Kasat Reskrim perintahkan unit Tipikor memeriksa dan menggeledah kantor UKPBJ Pemkab sebagai pelaksana dan pemegang tender proyek Pasar Balungkulon.

“Dari hasil penggeledahan didapatkan dokumen-dokumen terkait penawaran lelang milik PT pemenang lelang. Setelah didalami pemenang lelang dalam mengajukan persyaratan diduga memalsukan dokumen,” kata AKP Komang di ruang kerjanya.

Baca Juga :  Percepat Vaksinasi, Kapolres Probolinggo Launching Mobil Gerai Vaksin Merdeka Semeru

Penyidikan berkembang ke lapangan yang menemukan di beberapa titik pengerjaan diduga fiktif.

Pihak Satreskrim bekerjasama dengan Universitas Jember dalam memeriksa pengerjaan fisik. Dalam penyidikan itu juga melibatkan BPKP Provinsi Jatim. Laporan hasil temuan BPKP itu ditaksir kerugian negara mencapai 1,8 M.

Satreskrim masih terus memperkuat alat bukti untuk memperkuat dalam penetapan tersangka.

Sejauh ini petugas telah memeriksa 34 orang saksi dan mendengarkan keterangan 4 orang ahli.

Dalam perkara Tipikor tersebut pelaku akan dijerat pasal 2 ayat 1 pasal 3 UU no 31 tahun 1999 Jo UU no.20 tahun 2001 Jo pasal 55 (1) ke 1 pasal 56 KUHP dengan ancaman kurungan penjara minimal 4 tahun hingga 20 tahun atau denda 200 juta hingga 1 miliar. (Rls/kara)

Share

Tinggalkan Komentar

Close Ads X