Pemerintah Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Hasil KLB

Nusa Update - 31/03/2021
Pemerintah Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Hasil KLB
Pemerintah Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Hasil KLB  - (ist)
Penulis
|
Editor

Jakarta, Nusa Update – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) secara resmi menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Keputusan ini dibacakan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly saat memberikan keterangan pers tentang status Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

“Permohonan pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang ditolak,” kata Menkumham Yasonna Laoly sebagaimana dilansir dari beritasatu.com.

Keputusan ini diambil setelah Pemerintah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu KLB agar melengkapi berkas yang masih kurang. Namun, hingga waktu yang ditentukan, kubu KLB belum memenuhinya.

Baca Juga :  Pemkab Sumenep Siapkan Layanan Panggilan Darurat 112

“Setelah diperiksa, masih ada yang belum terpenuhi. Antara lain tidak disertai mandat ketua DPC. Maka, permohonan ditolak,” jelas Yasonna.

Kisruh di tubuh partai berlambang mercy ini bermula saat Ketua Umum Agus Harimurti (AHY) mengeluarkan tudingan adanya upaya merebut Partai Demokrat oleh sejumlah mantan kader dan pejabat negara.

Tidak lama kemudian, 5 Maret lalu, Kepala Staf Presiden Moeldoko diangkat menjadi Ketua Umum setelah digelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejak itu, kedua kubu saling klaim dan saling lontar tudingan. (dar/zie)

Share

Tinggalkan Komentar

Close Ads X